Travel Umroh VIP Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Travel Umroh VIP Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
saco-indonesia.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjelaskan alasan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pem
saco-indonesia.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjelaskan alasan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK). SBY juga tak memaksa DPR untuk menyetujuinya.
"Menjadi hak konstitusional presiden untuk dapat menerbitkan Perppu dengan latar belakang, tujuan dan pertimbangan tertentu. Adalah menjadi hak DPR apakah setuju atau tidak dengan Perppu yang sudah dikeluarkan oleh presiden. Itu juga sudah ketentuan di UUD 45," kata SBY di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Menurut SBY, salah satu alasan mengapa ia telah menerbitkan Perrpu MK karena telah melihat adanya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada MK pasca mantan ketuanya, Akil Mochtar, tertangkap tangan menerima suap.
"Yang perlu saya sampaikan adalah mengapa Perppu MK saya terbitkan? Karena ada sejumlah latar belakang dan alasan. Saat ada sesuatu telah terjadi di tubuh MK, maka ada krisis kepercayaan dari rakyat terhadap MK kendati tidak ada persoalan dengan MK secara lembaga. Namun karena terkait pimpinan MK, ada gelombang ketidakpercayaan yang tinggi kepada MK," beber SBY.
Oleh karena itu, ia juga berkonsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara dan memutuskan untuk segera menerbitkan Perppu MK tersebut.
"Setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan berbagai lembaga negara, para pimpinan partai koalisi pemerintah dan para pakar tata negara, saya terbitkan. Perppu itu juga mengatakan kewibawaan MK agar tetap terjaga dan telah memiliki kepercayaan dari rakyat," ungkapnya.
Perppu MK ini, kata SBY, sangat penting untuk dapat memperkuat MK dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
"Hal ini penting untuk berjalannya MK sebagai lembaga negara. Karena harus ada sesuatu yang baru untuk MK. Tujuan Perppu untuk dapat memperkuat, menjaga wibawa dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK," tukasnya.
Editor : Dian Sukmawati
POLITIKUS PKS DIPERIKSA DALAM KASUS PENYELIDIKAN DANA HAJI 2013
saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi terus akan menyelidiki dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah Haji pada 201
saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi terus akan menyelidiki dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah Haji pada 2012. Hari ini KPK juga akan memanggil salah satu politikus Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini.
Kepada awak media, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu berdalih bukan menjadi saksi. Pria yang namanya juga sempat terseret dalam kasus pencucian uang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, itu berkelit cuma menjabarkan soal teknis penyelenggaraan haji.
"Bukan saksi. Dimintai masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji," kata Jazuli kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2).
Jazuli yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII enggan merinci apa yang dia ketahui soal penetapan biaya haji.
"Saya ini, melengkapi saja," ujar Jazuli.
Editor : Dian Sukmawati
Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says
Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.
He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.
He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.
The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.
The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.
Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.
“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.
Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.
At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.
The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.
The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.
Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.
The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.
Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.
After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)
Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.
“Mazel tov,” his father replied.
Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)
The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.
But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.
Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.
Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”
The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.
AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”
Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.
In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.
In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.
A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.
“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”
“It is,” his father agreed.
Taiwan party leader affirms eventual reunion with China
BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.
Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.
Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.
The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.
Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.
Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.