Travel Haji Profesional di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Travel Haji Profesional di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Travel Haji Profesional di Jakarta Selatan

saco-indonesia.com, Adobe mengumumkan hal yang mungkin mengejutkan pelaku industri desain dan kreatif. Paket software Creative Suite yang berisi sejumlah aplikasi grafis, desain, dan video, di masa mendatang hanya akan tersedia secara "berlangganan" melalui layanan Creative Cloud dari Adobe.

Saco-Indonesia.com - Adobe mengumumkan hal yang mungkin mengejutkan pelaku industri desain dan kreatif. Paket software Creative Suite yang berisi sejumlah aplikasi grafis, desain, dan video, di masa mendatang hanya akan tersedia secara "berlangganan" melalui layanan Creative Cloud dari Adobe.

Ini berarti, Creative Suite 6 (CS 6) adalah edisi terakhir yang bisa dibeli dalam bentuk paket installer dengan harga flat (perpetual licensing).

Di masa depan, pengguna Photoshop, Premiere, Illustrator dan lain-lain harus membayar biaya bulanan sebesar 30 dollar AS untuk mengakses salah satu software, atau 50 dollar AS untuk mengakses seluruh paket suite dengan jumlah yang sama seperti dalam CS6 Master Collection.

Layanan Creative Cloud sendiri sudah diperkenalkan sejak 2012 lalu dan sejauh ini berhasil mengumpulkan sekitar setengah juta pelanggan.

Anti-pembajakan?


Langkah Adobe ini disinyalir berkaitan dengan upaya pencegahan pembajakan software, dikarenakan paket software dalam Creative Cloud harus berkomunikasi dengan server tiap kali dijalankan. Sehingga, sangat sulit diakses untuk pengguna yang memperoleh software dengan cara ilegal.

CEO Adobe Shantanu Narayen mengakui bahwa pihaknya akan diuntungkan jika bisa menekan angka pembajakan, dengan memindahkan paket software Adobe sepenuhnya ke platform cloud. Kendati berbasis cloud, Narayen mengatakan bahwa paket software Creative Cloud masih bisa berjalan tanpa koneksi internet karena tetap ter-install secara lokal di komputer pengguna.

"Hal tersebut memungkinkan kami memberi tawaran berbeda di pasar negara berkembang yang berbeda-beda pula, tanpa harus khawatir dengan grey market," ujarnya dalam konferensi tahunan Max di Los Angeles, Senin (6/4/2013), seperti dikutip dari Mashable.

Walau berpotensi mengurangi angka software ilegal, Adobe juga mengatakan bahwa pembajakan bukanlah faktor utama yang mendorong perusahaan mengambil keputusan ini.

Model berlangganan disebut lebih bersahabat dengan konsumen yang tidak bisa menjangkau harga paket Creative Suite tradisional. Harga paket Creative Suite Adobe memang bisa mencapai kisaran Rp 20 juta untuk seri Master Collection.

Insinyur Adobe pun lebih mudah menyalurkan update lewat penggunaan aplikasi dengan model berlangganan.

 
Sumber:Kompas.com
Editor: Liwon Maulana
 
 
 

 

saco-indonesia.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh akan menggelar renungan tsunami di pelataran Balai Kota Banda Aceh. Dala

saco-indonesia.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh akan menggelar renungan tsunami di pelataran Balai Kota Banda Aceh. Dalam renungan itu, selain tausiah yang akan disampaikan oleh Ary Ginanjar, juga ada pemutaran film saat Aceh dilanda tsunami.

Ribuan pengunjung telah terlihat khidmat saat menonton film tsunami yang diputarkan oleh panitia. Kemudian usai pemutaran film, salah seorang musisi putra Aceh, Raffly Kande langsung menyanyikan lagu berjudul "Aneuk Yatim" (Anak Yatim).

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal juga mengatakan, setelah tsunami kota Banda Aceh ibarat kota mati. Banda Aceh telah hancur porak-poranda dan juga ribuan masyarakat telah kehilangan tempat tinggal dan juga keluarganya.

"Saat itu Banda Aceh memang jadi kota mati pasca tsunami. Wali kota saat itu Syarifuddin Latif yang juga ikut menjadi korban tsunami, Banda Aceh memang telah menjadi kota mati," kata Illiza Sa'aduddin Djamal, Rabu (25/12) malam di Balai Kota Banda Aceh.

Illiza juga menegaskan, ia telah menjadi saksi hidup dalam melakukan pembangunan kota Banda Aceh yang porak-poranda dihantam tsunami 9 tahun silam. Ribuan masyarakat telah kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan kota Banda Aceh rata dengan tanah disapu oleh gelombang tsunami. Dan, kini Banda Aceh juga sudah kembali pulih dan tertata rapi kembali.

Atas dasar itulah, Illiza telah menyebutkan Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin telah menjadi bapak pembangunan kota Banda Aceh. Di tengah-tengah porak-poranda Banda Aceh, ia telah berhasil kembali membangun Banda Aceh seperti saat ini yang tertata rapi.

"Bapak Mawardi Nurdin layak kita sebut sebagai bapak pembangunan di Banda Aceh," tegasnya.

Kendati demikian, Illiza juga tidak menampik pembangunan di Banda Aceh juga atas bantuan banyak pihak. Baik pihak Pemerintah Indonesia maupun pihak dunia internasional. "Terimakasih yang telah membantu Banda Aceh, baik TNI, polisi dan juga dunia internasional," imbuhnya.


Editor : Dian Sukmawati

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

Artikel lainnya »