Promo Haji dan Umroh 2016 di Jakarta Pusat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Promo Haji dan Umroh 2016 di Jakarta Pusat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Promo Haji dan Umroh 2016 di Jakarta Pusat

saco-indonesia.com, Seorang penumpang bus Kopaja telah ditodong penjahat kemudian merampas laptop,  saat kendaraan telah me

saco-indonesia.com, Seorang penumpang bus Kopaja telah ditodong penjahat kemudian merampas laptop,  saat kendaraan telah melintas di depan gedung GKBI Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku telah berhasil dibekuk warga.

Tersangka M Soleh, yang berusia 35 tahun , warga Pulogadung, Jakarta Timur, juga sempat diamuk massa kini telah diamankan ke kantor polisi berikut laptop hasil kejahatan. Sedang korban Furgon Wirawan, yang berusia 46 tahun , asal Cilacap, Jawa Tengah, telah dimintai keterangan.

Keterangan yang telah dihimpun sekitar pukul 18:40, korban naik angkutan umum Kopaja dari Blok M menuju Tanah Abang. “Memang saat kejadian penumpang padat disertai hujan gerimis, pelaku tunggal diperkirakan sudah menga mati,”tegas Kapolsek Tanah Abang Kompol Kus Subiantoro.

Namun setibanya bis di depan gedung perkantoran Kopaja yang lagi melaju pe lan tiba-tiba bandit yang berdiri disamping korban telah menempelkan pisau sambil mengancam. “Ayo serahkan dompet dan jangan lirik-lirik kalau mau selamat,”gertak pelaku, seperti diuraikan korban di kantor polisi.

Melihat korban megang tas yang berisi laptop, bandit tunggal ini kemudian telah mengincar tas tersebut, dan dalam waktu yang singkat, tas yang digenggam korban telah dirampas hingga laptop berpindah tangan, setelah itu pelaku kabur saat bis sedang melaju pelan.

Melihat bandit sudah berada di jalan, korban histeris meneriaki rampok.. Rampok, sambil menuju kearah pria yang lagi menenteng tas. Dan tak pelak lagi, bandit tergolong nekat itu begitu ia tertangkap massa, spontas diamuk warga hingga wajah bonyok dikeroyok massa.

Namun aksi main hakim itu juga cepat diatasi oleh petugas yang tiba kelokasi kejadian. Kini bandit warga Pulogadung, Jakarta Timur itu, tlah diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang, dan dari tangannya juga telah di sita laptop hasil kejahatan, milik korban.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan S

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

Artikel lainnya »