Harga Paket Umroh Plus Bersama Mamah Dedeh di Cawang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Paket Umroh Plus Bersama Mamah Dedeh di Cawang Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Harga Paket Umroh Plus Bersama Mamah Dedeh di Cawang

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan S

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Mantan Ketua MK Akil Mochtar tak hanya disangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Mantan Ketua MK Akil Mochtar tak hanya disangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Akil juga disangka menerima hadiah atau janji (gratifikasi) delapan sengketa Pilkada lainnya, yaitu Pilkada Banten, Jawa Timur, Empat Lawang (Sumatera Selatan), Palembang, Lampung Selatan, Tapanuli Tengah, Morotai (Maluku Utara), dan Buton (Sulawesi Tenggara).

"Itu sangkaan pada Pasal 12 B (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk Pilkada Jawa Timur, khusus dugaan penerimaan janji," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/1/2014) kemarin.

Dugaan gratifikasi terkait sengketa Pilkada lainnya itu merupakan proses pengembangan yang dilakukan KPK setelah melakukan pemeriksaan saksi, serta menemukan barang bukti saat penggeledahan di sejumlah tempat.

Johan menambahkan, berkas perkara Akil untuk 10 sengketa Pilkada itu pun sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berkas perkara juga telah dinyatakan lengkap untuk dugaan pencucian uang yang juga disangkakan kepada Akil. 

Dengan demikian, Akil akan segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada Februari 2014. "Ini yang nanti akan didakwakan dalam proses penuntutan," kata Johan.

Kasus ini bermula ketika Akil ditangkap KPK saat akan menerima uang dari politisi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau Antun. Uang itu berasal dari Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih untuk mempengaruhi Akil dalam putusan sengketa Pilkada Gunung Mas.

Untuk memutus perkara sesuai permohonan Hambit, Akil disebut meminta uang Rp 3 miliar. Chairun Nisa, Cornelis, dan Hambit, juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. KPK juga menetapkan Susi, Wawan, dan Atut sebagai tersangka.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Artikel lainnya »