Harga Paket Umroh November 2015 di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Paket Umroh November 2015 di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Harga Paket Umroh November 2015 di Jakarta

saco-indonesia.com, Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan telah memberikan sanksi terhadap Bripka Ferry Janu

saco-indonesia.com, Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan telah memberikan sanksi terhadap Bripka Ferry Janu anggota Kepolisian Sektor Srandakan karena telah melakukan tindakan indisipliner beberapa waktu yang lalu.

Kepala Polres (Kapolres) Bantul, AKBP Surawan di Bantul, Kamis (23/1) kemarin juga mengatakan, pihaknya juga telah menahan Bripka Ferry Janu sejak Rabu (22/1) di Markas Polres (Mapolres) Bantul, untuk kemudian akan menjalani sidang disiplin di korps kesatuan tersebut.

"Yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Intinya, dianggap telah menurunkan derajat dan martabat pemerintah dan kepolisian," kata Surawan dikutip antara.

Diberitakan sebelumnya, rumah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari salah satu partai politik Siti Syamsiah di Ngentak, Poncosari, Srandakan telah digerebek oleh warga pada Rabu (22/1) dini hari, karena telah terdapat seorang anggota Polsek Srandakan tersebut.

Namun isu yang telah berkembang di masyarakat bahwa anggota kepolisian bersama caleg DPRD Bantul tersebut selain tidak sesuai norma, juga diduga anggota polisi tersebut merupakan salah satu tim sukses untuk pemenangan caleg tersebut.

Meski begitu, kata dia sejauh ini pihaknya juga belum dapat menyimpulkan bahwa anggota polisi tersebut sebagai salah satu tim sukses Siti Syamsiah, caleg dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) V Bantul.

"Kami juga belum dapat menyimpulkan, mungkin hanya dikait-kaitkan, karena keduanya memang telah berteman lama, tetapi sejauh ini belum," kata Kapolres.

Namun demikian, kata dia pihaknya juga tetap akan memberikan sanksi yang tegas jika nanti ditemukan bukti tambahan bahwa ternyata anggotanya tersebut merupakan salah satu tim sukses caleg, karena hal itu telah dilarang dalam Udang-Undang.

Ia juga telah menyebutkan sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anggota polisi tersebut bervariatif, mulai teguran secara tertulis, penundaan pangkat, dan sekolah, hingga penahanan, tergantung pada hasil persidangan disiplin nanti.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi juga mengatakan, pihaknya juga akan melakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan anggota Polsek Srandakan sebagai salah satu tim sukses terhadap caleg peserta Pemilu mendatang.

"Kami juga telah intruksikan anggota panwascam (panitia pengawas kecamatan) Srandakan, kami juga berharap tidak ada indikasi ketidaknetralan anggota Polri dalam pemilu," katanya.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu PNS maupun aparat yang terjun aktif dalam dunia politik terancam dikenai sanksi berupa hukuman penjara satu tahun.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Warga mempertanyakan eksistensi KTP elektronik (e-KTP), selain kartu itu tak boleh difotokopi. Beberapa warga mengaku kembali memperoleh KTP dalam format lama, saat pindah rumah atau ganti alamat.

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Warga mempertanyakan eksistensi KTP elektronik (e-KTP), selain kartu itu tak boleh difotokopi. Beberapa warga mengaku kembali memperoleh KTP dalam format lama, saat pindah rumah atau ganti alamat.

Dina (33), warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ini mengaku, pada awal 2012 sudah memperoleh e-KTP yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Sawit. Namun di pengujung tahun 2012, dia pindah rumah dari Kelurahan Duren Sawit ke Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit.

"Setelah saya urus, ternyata di Kelurahan Pondok Kopi, saya hanya memperoleh KTP dalam format lama lagi. Kartunya hanya kertas biasa dilaminating," katanya.

Menurut beberapa lurah di Jakarta Timur, e-KTP memang hanya dibuat di Kementerian Dalam Negeri. Pembuatan kartu identitas berbasis elektronik itu belum ada di Pemerintah Provinsi DKI.

Itu sebabnya, kata Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu, kelurahan hanya bisa menerbitkan KTP format lama bagi warga yang e-KTP milik mereka rusak atau harus diganti karena pindah alamat.

"E-KTP hanya dicetak di Kemdagri. Kelurahan atau Pemerintah Provinsi DKI belum bisa membuatnya. Makanya, ketika kartu itu rusak atau harus ganti karena pindah alamat, kami hanya bisa mengeluarkan KTP format lama," kata Bambang.

Namun untuk pencatatan data KTP, kata Bambang, tetap dimasukkan ke server Kemendagri. Dari data itu nantinya Kemdagri akan mencetak kembali e-KTP.

"Cuma masalahnya, kami pun tidak tahu kapan Kemendagri mencetak kembali e-KTP itu. La wong sampai sekarang saja masih ada yang belum tercetak," jelas Bambang.

Sekarang ini, kata Bambang, di Kampung Melayu masih ada 800 e-KTP yang belum dikeluarkan oleh Kemdagri.

Rosidah, Lurah Kayu Putih, juga mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, pencetakan e-KTP masih sangat bergantung pada Kemendagri. "Kelurahan hanya bisa mengeluarkan KTP format lama," ujarnya.

 
 
Sumber:Kompas.com
Editor :Liwon Maulana

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Artikel lainnya »