Daftar Harga Haji Umroh November 2015 di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Haji Umroh November 2015 di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Daftar Harga Haji Umroh November 2015 di Jakarta Selatan

Kota Magelang terpilih menjadi Rumah Kegiatan Sosialisasi Regional I untuk pengembangan produk unggulan desa dengan pendekatan one village one product (OVOP) se-Jawa dan Sumatera.

MAGELANG, Saco- Indonesia.com - Kota Magelang terpilih menjadi Rumah Kegiatan Sosialisasi Regional I untuk pengembangan produk unggulan desa dengan pendekatan one village one product (OVOP) se-Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/5/2013) - Sabtu (18/5/2013).

Kegiata berskala nasional itu digelar di Atria Hotel & Conference Jalan Jenderal Sudirman Kota Magelang. Rencananya bakal hadir Menteri Koperasi & UKM Syarief Hasan. Juga, Gubernur Jateng Bibit Waluyo serta sekitar 110 kepala dinas yang membawahi koperasi dan UKM se-Jawa & Sumatera.

"Ini ada event tahunan dan Kota Magelang dipercaya menjadi tuan rumah untuk kali pertama," ujar Kepala Diskoperindag Kota Magelang, Tony A Prijono, Kamis (16/5/2013). Jawa Tengah adalah salah satu peraih penghargaan dari Presiden  terkait pembinaan koperasi dan UKM sehingga mendapat mandat penyelenggaraan acara ini, yang kemudian mendaulat Kota Gethuk ini sebagai tuan rumah kegiatan.

Dalam dua hari agenda kegiatan, akan ada beragam aktivitas. Di antaranya adalah seminar tentang strategi pengembangan OVOP di Indonesia. Materi ini akan diisi Deputi Bidang Pemberdayaan UKMK Kemenkop & UKM, I Wayan Dipta. "Lalu ada juga pemaparan soal peranan daerah dalam mengembangkan produk unggulan dan forum berbagi informasi seputar pengembangan OVOP di tiap daerah. Termasuk dari Kota Magelang yang akan berbagi cara mengembangkan produk unggulannya," paparnya.

Toni menambahkan, event ini akan menjadi kesempatan baik bagi Kota Magelang untuk mempromosikan potensi daerah terutama produk unggulan berupa tahu dan konveksi. Selain juga bisa menyerap ilmu dari daerah lain soal cara mengembangkan produk unggulan. Setidaknya melalui kegiatan ini ada dampak positif bagi masyarakat Magelang baik dari segi wisata, okupansi hotel, peningkatan PAD, hingga kuliner Magelang yang ikut terangkat

"Kita nanti akan tampilkan produk unggulan yang masuk OVOP, antara lain produk makanan dari olahan tahu serta produk konveksi berupa baju wanita, kerudung, baju anak- anak bordir dan lain sebagainya. Namun kita juga akan memamerkan produk unggulan khas Kota Magelang meskipun tidak masuk OVOP, yaitu batik magelangan," imbuh mantan sekretaris DPRD Kota Magelang itu.

Pemerintah pusat telah mencanangkan program OVOP sejak 2011. Tujuannya jelas agar tiap desa atau daerah memiliki produk unggulan yang dikembangkan dengan berbasis koperasi. Toni menyebutkan, ada beberapa kriteria produk itu bisa dikatakan unggulan. Di antaranya produk unggulan yang telah dikembangkan secara turun menurun, lalu menjadi khas atau unik dari daerah itu, berbasis pada SDA lokal, dan memiliki peluang pasar yang luas.

Sekda Kota Magelang, Sugiharto, menambahkan kegiatan level nasional ini juga dapat menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa meskipun Kota Magelang adalah kota kecil namun memiliki potensi dan memiliki daya tarik tersendiri. "Artinya, kota ini sudah mulai banyak diminati instansi atau orang di luar (untuk) menjadi pusat kegiatan. Kegiatan Kemenkop dan UKM ini jadi contoh bagus dan kesempatan kita menunjukan pada semua bahwa visi sebagai kota jasa mulai terwujud," tuturnya.

 
Editor :Liwon Maulana(galipa)
Sumber:Kompas.com

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mendukung rencana Pemerintah untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM).

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mendukung rencana Pemerintah untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia langkah tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.

JK menjelaskan, kebijakan tersebut akan sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi bangsa. Menurut dia, pemangkasan subsidi BBM dapat memberi pengaruh untuk pembangunan nasional ke depannya.

"Ya, selayaknya. Tentu karena ini untuk kepentingan ekonomi bangsa," kata Kalla, seusai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).

Kalla beranggapan, beban masyarakat justru akan bertambah berat bila subsidi BBM tetap digelontorkan. Pasalnya, subsidi tersebut dianggapnya akan menimbulkan beban hutang luar negeri. "Itu subsidi itu kan dibayar dengan hutang, jangan lupa," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana memangkas subsidi BBM. Dengan begitu, harga premium akan mengalami kenaikan menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

 
Editor :Liwon Maulama
Sumber:Kompas.com

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

Artikel lainnya »