Daftar Harga Haji Umroh Desember 2015 Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Haji Umroh Desember 2015 Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Daftar Harga Haji Umroh Desember 2015

Saco-Indonesia.com - Dimana-mana Korupsi benar-benar sudah menjadi penyakit akut di Indonesia, dari kelas bawah sampai kelas atas, dahulu orang bilan bangsa kita adalah mental Tempe tapi itu jauh lebih baik dibanding sekarang yg berubah julukan menjadi Mental Korupsi

Saco-Indonesia.com - Dimana-mana Korupsi benar-benar sudah menjadi penyakit akut di Indonesia, dari kelas bawah sampai kelas atas, dahulu orang bilan bangsa kita adalah mental Tempe tapi itu jauh lebih baik dibanding sekarang yg berubah julukan menjadi Mental Korupsi. Tak peduli dana untuk orang tertimpa musibah, jika ada celah uang negara akan dijadikan bancakan.

Paling ironis adalah uang untuk urusan orang mati saja disikat. Kasus dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung, kini tengah diselidiki.

Kejari Kota Bandarlampung sudah tiga pekan lalu melakukan penyelidikan. Dana tersebut digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.

Bau tak sedap mencuat karena muncul dugaan jika penyaluran dana itu tidak berjalan lurus. Kini, bukti berupa kwitansi para penerima dana sedang dikroscek.

"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu menerima utuh atau memang ada potongannya," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro.

Korupsi untuk orang mati juga sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher terlibat kasus suap pengurusan izin lahan Taman Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iyus yang merupakan politisi Demokrat ditangkap KPK lantaran menerima hadiah atau janji. Uang diberikan oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Diduga lahan seluas 100 hektare bakal dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal diketahui lahan tersebut termasuk kawasan konservasi.

Saat proses persidangan berjalan Iyus meninggal dunia karena menderita kanker liver dan stroke otak kiri. Dengan begitu kasus tersebut gugur.

Jika saja untuk urusan orang mati masih menjadi santapan empuk para penjahat kerah putih, gimana untuk urusan orang hidup. Sepertinya sudah seharusnya hukuman mati bagi para koruptor segera diberlakukan.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

saco-indonesia.com, Sebuah granat tangan yang telah diduga berasal dari zaman Belanda telah diamankan oleh petugas Gegana Satuan

saco-indonesia.com, Sebuah granat tangan yang telah diduga berasal dari zaman Belanda telah diamankan oleh petugas Gegana Satuan Brimob Polda Sumsel, setelah ditemukan oleh salah satu warga yang bernama Usman yang berprofesi sebagai pekerja buruh di kawasan perairan Sungai Musi depan Pelabuhan 30 Ilir Palembang, sekitar pukul 18.30 WIB.

Usman juga mengaku awalnya curiga setelah mendapat barang berat berwarna hitam tersebut tergeletak begitu saja di atas tanah. Karena penasaran bercampur rasa takut akhirnya dirinya telah melihat secara teliti.

Setelah yakin yang ditemukannya sebuah granat, baru dirinya telah memberitahukan kepada warga sekitar. "Sebenarnya saya juga tidak berani melihat dengan dekat, akhirnya saya laporkan ke warga sekitar dan akhirnya polisi datang untuk mengamankannya," kata Usman.

Saat ditemukan, kata dia, granat tersebut juga sudah berkarat dimakan usia. Namun, ia juga tidak mengetahui persis dari mana granat itu berasal.

"Saya juga tidak tahu mengapa tergeletak begitu saja, tapi sepertinya sudah tidak aktif lagi," tuturnya.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum AKBP Denny juga menerangkan, penemuan tersebut berkat laporan masyarakat dan diketahui dari bentuk dan ukuran beratnya granat tersebut merupakan buat semasa zaman Belanda.

"Granat telah kita amankan terlebih dahulu dan akan kembali dipelajari lebih dalam apakah nantinya juga akan dilakukan pencarian yang memungkinkan masih ada lagi granat seperti ini di lokasi atau tidak," ungkapnya.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian bilamana nantinya kembali menemukan granat jenis ini lagi atau benda yang mencurigakan lainnya, karena bukan tidak mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan kita semua," sambungnya.


Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Artikel lainnya »