Daftar Harga Haji Plus di Jakarta Pusat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Haji Plus di Jakarta Pusat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Daftar Harga Haji Plus di Jakarta Pusat

Jakarta - Walikota Tangerang terpilih Arief Wismansyah telah 5 kali batal dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Jakarta - Walikota Tangerang terpilih Arief Wismansyah telah 5 kali batal dilantik oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara.

"Jadi Bu Atut, apabila terus berhalangan ataupun mungkin tidak bersedia maka ia harus kembalikan mandatnya kepada Presiden," ujar Gamawan usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Untuk sementara maka pemerintahan Kota Tangerang dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Menurut Gamawan hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sementara itu Arief Wismansyah berharap Mendagri dapat segera melantiknya. Ia kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur Banten.

"Sudah 5 kali batal. Sudah diagendakan DPRD karena melihat kebutuhan Kota Tangerang sangat mendesak. Sudah dari tanggal 27, 7, 11, 15 dan 18 (Desember). Ini pun atas pemintaan Ibu Gubernur melalui mekanisme Bamus," ujar Walikota Tangerang terpilih, Arief Wismansyah saat diwawancarai terpisah.

saco-indonesia.com, Mabes Polri akan menggelar Rapat Koordinasi Operasi Lilin 2013 dengan beberapa lembaga untuk bisa mengamanka

saco-indonesia.com, Mabes Polri akan menggelar Rapat Koordinasi Operasi Lilin 2013 dengan beberapa lembaga untuk bisa mengamankan perayaan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014. Dalam Rakor ini, Mabes Polri akan mengumpulkan seluruh kementerian, BMKG, Bulog, TNI dan Basarnas.

Kapolri Jenderal Sutarman juga mengatakan, ia telah menyiapkan 96.000 personel untuk dapat mengamankan Natal dan Tahun Baru 2014 di seluruh Indonesia. Keamanan akan dikerahkan di tempat-tempat yang telah menjadi pusat kegiatan masyarakat.

"Titiknya itu semua pelabuhan, seluruh aktivitas masyarakat, semua gereja kita jaga, tempat pariwisata, mal, dan tempat-tempat lain yang akan menjadi tujuan masyarakat kita jaga semuanya," kata Sutarman di Mabes Polri, Rabu (18/12).

Selain itu, penjagaan juga dilakukan di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh warga karena mudik Natal dan Tahun Baru. "Misalnya ada warga yang mudik, rumah yang kosong itu akan kita amankan. Saya harap masyarakat bisa tenang, karena petugas kita sudah dipersiapkan," tambahnya.

Sedangkan koordinasi dengan lembaga lain telah ditujukan untuk dapat mempersiapkan segala kondisi. Seperti koordinasi dengan Bulog bertujuan untuk dapat menjaga kestabilan dan ketersediaannya kebutuhan pangan.

"Demikian juga dengan cuaca, mungkin kita bisa memonitor kalau terjadi kemungkinan bencana alam. Agar jauh sebelumnya kita bisa mempersiapkan personel kita," katanya.


Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Artikel lainnya »