Daftar Harga Haji Plus Desember 2015 di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Haji Plus Desember 2015 di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Daftar Harga Haji Plus Desember 2015 di Jakarta Selatan

Sebanyak 99,48% siswa sekolah menengah atas (SMA) sederajat atau 1.573.036 siswa  dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN)



Sebanyak 99,48% siswa sekolah menengah atas (SMA) sederajat atau 1.573.036 siswa  dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) untuk tahun ajaran 2012/2013, sedangkan yang tidak lulus sebanyak 8.260 siswa atau 0,52 persen. Adapun total seluruh peserta UN SMA sederajat 1.581.286 siswa.

"Hasil kelulusan dan dan tidak lulusnya siswa ditentukan dari kombinasi hasil nilai UN sebanyak 60 persen dan 40 persen dari nilai sekolah," kata Mendikbud M Nuh pada konferensi pers pengumuman hasil UN Tahun Ajaran 2012/2013 SMA/MA/SMK sederajat di Jakarta, Kamis (23/5).Turut hadir Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah dan anggota Jemari Mardapi.

Menurut Nuh, dibandingkan tahun lalu prosentase kelulusan 99.50 persen, sehingga terjadi penurunan 0,02 persen pada tahun ini."Terjadinya penurunan kelulusan dimungkinkan karena adanya variasi soal tahun ini menjadi 20 soal UN dan tingkat kerumitan soal," ungkapnya.
Adapun peserta UN yang paling banyak tidak lulus adalah pertama,Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dengan 3,11 persen atau 1.754 siswa dari 65 ribu peserta UN. "Kedua, Papua dan ketiga Sulawesi Tengah (Sulteng)," kata M Nuh.

Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lagi menjadi provinsi yang tingkat ketidaklulusannya tertinggi. "Hal ini karena Kemendikbud melakukan intervensi terhadap provinsi itu berupa penambahan guru serta perbaikan sarana dan prasarana," ujar mantan Rektor ITS Surabaya itu.

Dijelaskan, untuk tahun ini masih ada sekolah dengan angka ketidaklulusan sebesar 100 persen. Tercatat, sebanyak 24 sekolah atau sebesar 0,16 persen dengan tingkat ketidaklulusan 100 persen dengan jumlah 899 siswa.Namun lebih banyak sekolah yang 100 persen lulus, yaitu 15.476 sekolah atau sebesar 87 persen dengan jumlah 1,3 juta siswa.

Sementara provinsi dengan tingkat kelulusan 100 persen adalah Jawa Barat. Secara nasional, tambah Nuh, nilai UN tingkat SMA sederajat tahun ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu rata-rata nilai UN 7,7, tahun ini hanya mencapai 6,35.

"Untuk rata-rata nilai UN tertinggi tahun ini 9,87 dan yang terendah 0,33," ungkap Nuh. Yang menarik,lanjut dia, dalam hasil evaluasi UN 2013 di sejumlah sekolah, rata-rata nilai UN lebih tinggi dibandingkan dengan rata rata nilai Ujian Sekolah.(Bangkit wibisono)

 

saco-indonesia.com, Pengusutan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) masih

saco-indonesia.com, Pengusutan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) masih akan terus ditelusuri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Namun, hingga kini mantan Direktur Enterprise PT Telkom Indonesia Tbk, Arief Yahya selaku perusahaan BUMN, pemenang tender tak kunjung memenuhi pemeriksaaan Kejagung.
 
Padahal, ia diduga telah mengetahui mengenai dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp1,4 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2010-2012 itu.
 
Atas hal itu, Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan, kalau pihaknya akan menjemput paksa bila yang bersangkutan kembali mangkir dari pemanggilan yang telah dilakukan.
 
"Pemanggilan dilakukanlah secara formal. Kita panggil 1, 2 kali tidak hadir, kita panggil lagi tetap tidak hadir kita lakukan penjemputan paksa. Kan ada aturan itu kenapa tidak," katanya usai memaparkan hasil kinerja akhir tahun Kejagung di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.
 
Sejauh ini, sambung Basrief, jajarannya masih akan terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan akan dituntaskan.
 
Basrief juga menambahkan, bukan hanya Arief Yahya yang saja akan diperiksa, siapapun yang diduga terlibat atau mengetahui kasus ini juga akan diperiksa tak terkecuali Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring.
 
"Siapapun nanti kalau bagian dari itu akan dimintai keterangan, dari pemeriksaan sampai saat ini belum sampai ke sana (Tifatul), tidak ada hambatan apapun, kita belum ada laporan," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Artikel lainnya »