Cari Paket Umroh Tout Profesional di Jakarta Pusat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Cari Paket Umroh Tout Profesional di Jakarta Pusat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Cari Paket Umroh Tout Profesional di Jakarta Pusat

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengaku terus akan mendalami aktor utama dibalik kasus korupsi penga

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengaku terus akan mendalami aktor utama dibalik kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes), selain Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang telah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Soal Alkes baru hari ini, jadi tunggu saja pengumumannya. Masih akan didalami, nama yang akan bermunculan," ujar Ketua KPK, Abraham Samad, di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2013).

Samad juga mengaku sedang memformulasikan dalam surat perintah penyidikan (sprindik) sebelum menetapkan nama baru dalam kasus tersebut.

"Untuk lebih konkretnya nanti diformulasikan. Jadi kami masih harus formulasikan sebelum menetapkan nama lain yang terlibat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan dan Pencegahan, Busyro Muqqodas juga mengatakan, penyidik KPK tengah berusaha keras untuk dapat menyelidiki dugaan keterlibatan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemkot Tangsel.

Busyro juga menuturkan saat ini KPK memang memulainya dari bawah melalui penetapan pejabat Dinkes Tangsel, Mamak Jamaksari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek senilai Rp23 miliar itu.

"Selama ini kan bisa dilihat gimana cari kerja kita, semua telah dimulai dari bawah, minggir-minggir langsung nabrak ke atas kan. Bisa dilihat contohnya PON Riau itu siapa dulu yang kena, minggir-minggir gubernurnya langsung kena kan. Travel cek, itu pertama dari anggota DPR Agus Condro sampai ke Miranda Goeltom-kan. Itu memang karakter kerja KPK. Jadi semuanya analog dengan itu," kata Busyro.


Editor : Dian Sukmawati

Demi mendapatkan stempel asli Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bandung yang digunakan oleh tersangka pembuat surat palsu perintah sekte seks bebas, GL tega menganiaya ibu kandungnya yang juga bekerja di lingkungan Perpusda.

BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Demi mendapatkan stempel asli Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bandung yang digunakan oleh tersangka pembuat surat palsu perintah sekte seks bebas, GL tega menganiaya ibu kandungnya yang juga bekerja di lingkungan Perpusda.

"Tersangka GL ini memaksa dan memukuli ibunya untuk mendapatkan setempel Perpusda," kata Kepala Polrestabes Bandung Abdul Rakhman Baso di Mapolrestabes Bandung di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (3/6/2013).

Abdul menambahkan, hubungan antara GL dan ibunya yang diketahui bernama Nunung Surtiwaliah memang tidak harmonis. "Meskipun dia (GL) tinggal bersama ibunya, hubungan mereka tidak pernah harmonis," ujarnya.

Disinggung soal keterlibatan pihak atau individu lainnya, Abdul mengatakan belum menemukan adanya orang lain yang berkaitan dengan pemalsuan surat tersebut. Sementara ini, tersangka GL masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Polda Jabar.

"Sampai hari ini tersangka mengaku masih sendiri. Tapi kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut, apakah ada keterkaitan dalam pemberian fee (bayaran) atau tidak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Polrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso menegaskan, Sekte Sex Bebas yang belakangan ramai diberitakan di media massa tidak pernah ada. Menurutnya, sekte tersebut hanya karangan yang dibuat salah satu tersangka berinisial GL yang bertujuan mencari keuntungan dengan cara memeras salah seorang pegawai Perpusda Kota Bandung berinisial PP atau GM.

"Berkaitan sekte Sex Bebas, kita sudah tetapkan satu tersangka atas nama GL. Berdasarkan hasil penyelidikan, setelah kita geledah tempat pembuatan surat palsu tersebut yang seolah-olah dibuat oleh salah satu dinas di Pemkot Bandung, diketahui ternyata palsu," kata Abdul saat ditemui seusai gelar perkara di Mapolrestabes Bandung di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (3/6/2013).

Lebih lanjut Abdul menambahkan, surat palsu berisi perintah menjalankan ritual seks bebas yang ternyata diberi cap asli dari Perpusda Kota Bandung itu dibuat di dua warnet berbeda, yaitu warnet miliknya dan warnet milik rekannya, AS, yang berlokasi di Jalan Caringin, Kota Bandung.

"Surat perintah itu dikerjakan di suatu tempat dengan menyuruh orang, dan saksi yang kita periksa sebanyak 17 orang," katanya.

Akibat terbitnya surat perintah palsu tersebut, Kepala Perpusda Kota Bandung Muhammad Anwar mengaku nama baiknya telah dicemarkan. Pasalnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Anwar.

"Muhammad Anwar mengatakan tidak pernah menandatangani surat perintah tersebut. Surat perintah itu juga tidak pernah ada di register," paparnya. Akibat aksi nekatnya itu, GL terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena telah melanggar Pasal 263 dan atau 310 dan atau 311 KUHPidana.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

Artikel lainnya »