Cari Paket Haji Umroh 2015 di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Cari Paket Haji Umroh 2015 di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Cari Paket Haji Umroh 2015 di Jakarta Utara

Medan, Saco-Indonesia.com - Dengan Penyediaan alat medis berteknologi canggih, utamanya alat radiologi, di rumah sakit sebenarnya menjadi tantangan untuk dokter. Alat medis secanggih apa pun takkan memberikan hasil maksimal, terutama dalam penegakkan diagnosis, bila tak dibarengi dengan dokter yang mumpuni baik secara pengetahuan medis maupun sikap melayani berfokus pada kepentingan bahkan kepuasan pasien.

Medan, Saco-Indonesia.com - Dengan Penyediaan alat medis berteknologi canggih, utamanya alat radiologi, di rumah sakit sebenarnya menjadi tantangan untuk dokter. Alat medis secanggih apa pun takkan memberikan hasil maksimal, terutama dalam penegakkan diagnosis, bila tak dibarengi dengan dokter yang mumpuni baik secara pengetahuan medis maupun sikap melayani berfokus pada kepentingan bahkan kepuasan pasien.

Teguh Purwanto, Head of Imaging Systems Philips Healthcare mengatakan teknologi canggih menjadi tantangan bukan untuk pasien tapi dokter. Dalam hal ini, dokter klinis yang merujuk pemeriksaan radiologi, serta dokter radiologi yang menentukan pemeriksaan dan membaca hasil.

"Pelanggan alat radiologi, pertama dokter baru pasien. Dokter harus membekali pengetahuan klinis berhubungan dengan alat," jelas Teguh saat kunjungan media ke Rumah Sakit Colombia Asia, Medan, Rabu (5/2/2014).

Hal ini diakui dokter spesialis radiologi, Buter Samin. Menurutnya kalangan dokter sama seperti profesional lainnya, rutin setiap setahun sekali, menambah pengetahuan melalui berbagai seminar di dalam dan luar negeri.

Spesialis penyakit dalam, yang juga Chief of Medical Services Rumah Sakit Colombia Asia Medan, Sabar Petrus Sembiring, mengatakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan akan inovasi terkini alat medis, dokter harus melengkapi kemampuannya. Kesiapan klinisi menjadi penting untuk mendukung penggunaan alat medis tercanggih.

"Teknologi yang baik harus didukung kelengkapan, kesiapan dengan perkembangan teknologi," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Jumlah spesialis atau konsultan, juga merupakan faktor penting dalam perkembangan teknologi  medis. Dalam pemeriksaan radiologi dengan alat tercanggih misalnya, saat hasil imaging diketahui, pada kasus yang terbilang rumit keberadaan konsultan medis yang lengkap dengan berbagai spesialisasi akan mendukung diagnosis juga tindakan menjadi lebih tepat, akurat, cepat.

"Pada kasus rumit, butuh subdisiplin ilmu dan dokter tidak one man show," imbuh Sabar.

Menurutnya, alat canggih tanpa sumber daya manusia yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal. Ketersediaan alat medis cangguh juga perlu didukung komunikasi dokter yang baik, sehingga pasien terpenuhi kebutuhannya.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Sesuai jadwal kampanye yang telah dikeluarkan oleh KPUD Manado, Partai Demokrat (PD) seharusnya melakukan kampanye terbuka untuk dapat menggalang massa pemilu pada Senin (17/3). Namun beberapa Caleg partai berlambang segitiga mercy ini malah terlihat di acara kawin massal yang telah digelar oleh Pemkot Manado.

Sesuai jadwal kampanye yang telah dikeluarkan oleh KPUD Manado, Partai Demokrat (PD) seharusnya melakukan kampanye terbuka untuk dapat menggalang massa pemilu pada Senin (17/3). Namun beberapa Caleg partai berlambang segitiga mercy ini malah terlihat di acara kawin massal yang telah digelar oleh Pemkot Manado.

Dua caleg Partai Demokrat , Jackson Kumaat untuk DPR-RI dan Stella Pakaya untuk DPRD Kota Manado, bahkan telah menjadi saksi pada acara nikah massal itu. Ritual religius tersebut pun mengeluarkan 'aroma' politik.

Salah seorang Panwaslu Manado, Issac Yusuf kepada sejumlah wartawan menyatakan bahwa sesuai jadwal, seharusnya PD telah melakukan kampanye terbuka Senin kemarin.

"Sayang waktu yang disediakan tidak dimanfaatkan dengan baik," ucap Issac Yusuf.

Terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam acara nikah massal yang mempersatukan 33 pasang pengantin ini, dirinya juga mengatakan masih akan dibicarakan dalam internal Panwas.

"Untuk hal tersebut masih akan kami bicarakan dalam rapat," ujar Issac.

Wali kota Manado Vecky Lumentut menepis jika acara yang digelar Pemkot ini telah dikaitkan dengan agenda partai meski atribut dan nuansa biru khas PD terlihat digunakan beberapa Caleg.

"Acara ini bukan acara partai, jadi setiap orang berhak datang di sini jika mengetahuinya," tegas Lumentut yang juga Ketua Partai Demokrat Sulut kepada wartawan.

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Artikel lainnya »