Biro Umroh di Tangerang Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Umroh di Tangerang Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Biro Umroh di Tangerang

saco-indonesia.com, Sendiri, sendiri ku diam, diam dan merenung Merenungkan jalan yang kan membawaku pergi Pergi tuk menjauh, menjauh darimu Darimu yang mulai berhenti Berhenti mencoba, mencoba bertahan Bertahan untuk terus bersamaku

saco-indonesia.com,

Sendiri, sendiri ku diam, diam dan merenung
Merenungkan jalan yang kan membawaku pergi
Pergi tuk menjauh, menjauh darimu
Darimu yang mulai berhenti
Berhenti mencoba, mencoba bertahan
Bertahan untuk terus bersamaku

Ku berlari kau terdiam
Ku menangis kau tersenyum
Ku berduka kau bahagia
Ku pergi kau kembali

Ku coba meraih mimpi
Kau coba 'tuk hentikan mimpi
Memang kita takkan menyatu

Bayangkan.. bayangkan ku hilang, hilang tak kembali
Kembali untuk mempertanyakan lagi cinta
Cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti
Berarti untuk ku rindukan

Ku berlari kau terdiam
Ku menangis kau tersenyum
lyricsalls.blogspot.com
Ku berduka kau bahagia
Ku pergi kau kembali

Ku coba meraih mimpi
Kau coba tuk hentikan mimpi
Memang kita takkan menyatu

Ini harusnya kita coba saling melupakan
Lupakan, lupakan kita pernah saling bersama

Ku berlari kau terdiam
Ku menangis kau tersenyum
Ku berduka kau bahagia
Ku pergi kau kembali

Ku coba meraih mimpi
Kau coba tuk hentikan mimpi
Memang kita takkan menyatu

tokobersamabisa.com/

saco-indonesia.com, Pembebasan bersyarat terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby m

saco-indonesia.com, Pembebasan bersyarat terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mencerminkan preseden buruk bagi penegakan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kebijakan bebas bersyarat bagi Corby jika telah menilik dari segi perbuatan pidana dinilai sangat tidak elok.

“Policy juga bukan masalah main-main. Ini telah menunjukkan pewajahan SBY dan pemerintahan dan secara tidak langsung SBY sudah mengambil tindakan politik. Bukan SBY sebagai personal tetapi pemerintahan melalui Kemenkum HAM. Saya telah melihat proses politik hukum yang diambil menyangkut pertimbangan-pertimbangan proses yang kemudian memiliki variabel politik,” terang analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, Senin (10/2/2014) malam.

Menurut Gun Gun, sejatinya SBY di fase akhir kekuasaannya bisa mengambil kebijakan dan langkah politik yang lebih bijak karena keputusan pembebasan bersyarat terhadap Corby bisa saja telah menjadi kebijakan ceroboh pemerintahan SBY.

“Seharusnya jauh lebih positif dan menunjukkan apakah SBY sebetulnya mendukung proses pemberantasan korupsi dan narkoba karena narkoba kan massif karena menyebar hampir di seluruh strata sosial. SBY di akhir kekuasaan harusnya mencatatkan legacy yang positif,” sebutnya.

Dia juga melanjutkan, hal buruk apapun yang dilakukan oleh SBY akan berdampak buruk juga terhadap Partai Demokrat. Masyarakat pun kata dia, akan semakin antipati terhadap SBY dan partai berlambang bintang mercy itu.

“Makanya kalau sekarang SBY dan Demokrat diisukan negatif, di pemerintah pusat juga negatif akan berdampak pada citra partai dan masyarakat akan menjadi antipati kepada Demokrat. SBY juga harus memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik terkait putusan itu. Kalau sudah jadi isu nasional, enggak ada salahnya SBY mengomentari itu,” tutupnya.


Editor : Dian Sukmawati

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Artikel lainnya »