Biro Haji dan Umroh November 2015 di Jakarta Timur Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biro Haji dan Umroh November 2015 di Jakarta Timur Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Biro Haji dan Umroh November 2015 di Jakarta Timur

Pulau Sulawesi terkenal dengan keindahan laut merupakan salah satu Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara dan berjara

Pulau Sulawesi terkenal dengan keindahan laut merupakan salah satu Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara dan berjarak ± 8 km dari daratan Kota Manado. Lokasinya cukup strategis untuk membuatnya mudah untuk taman dikunjungi oleh wisatawan baik dari domestik maupun dari luar negeri.Taman Nasional Bunaken merupakan satu-satu tujuan rekreasi bagi wisatawan diminati wisatawan domestik dan asing yang cukup.

Kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Nasional Laut Bunaken adalah seperti berjemur di pantai, berenang di laut, menyelam (diving), snorkeling, menjelajahi hutan di sekitar Taman Laut pantai.Secara keseluruhan Taman Nasional memiliki luas wilayah 75.265 hektar di yang terdapat lima pulau, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Siladen, Pulau Mantehage bersama dengan beberapa pulau dan anak terakhir Pulau Naen. Meskipun hal ini Taman laut ini memiliki lima pulau yang berdekatan, hanya yang paling terkenal Bunaken Island sebagai tempat menyelam.

Kawasan Park pada tahun 1991 sebagai taman laut nasional yang diresmikan oleh Menteri Kelautan dan berfungsi sebagai objek wisata bahari dan pendidikan serta melihat potensi kegiatan ekologi alam dan konservasi laut daerah ini. Selain kegiatan wisata, taman laut yang sangat baik untuk pengembangan pengetahuan pendidikan orang dewasa dan anak-anak tentang sumber daya alam dan laut.

Taman Nasional Laut Bunaken adalah salah satu taman laut paling indah di dunia, terkenal dengan formasi karang yang sangat indah dan luas. taman laut juga merupakan habitat lebih dari 3000 jenis ikan yang perlu dijaga dari kepunahan, seperti lolosi ikan ekor kuning (Lutjanus kasmira), kuda ikan gusumi (hippocampus kuda), goropa (spilotoceps ephinephelus), OCI putih (seriola rivoliana ) dan banyak orang lain juga telah memiliki keragaman spesies langka organisme air seperti lumba-lumba, sapi laut, dugong-dugong dan juga telah memiliki berbagai jenis ikan hias yang sangat indah.

Taman Nasional Bunaken telah memiliki wilayah yang cukup besar untuk dapat melakukan penyelaman, meskipun masih terbatas hanya lokasi penyelaman di sekitar pantai yang telah mengelilingi kelima pulau, hal ini juga dilakukan untuk keselamatan pengunjung dan untuk memfasilitasi petugas dalam mengawasi para pengunjung pantai.

Pengunjung juga dapat menyelam dan menyaksikan ikan tropis dan terumbu karang yang menakjubkan dan indah sehingga pengunjung dijamin akan kagum melihat dan tidak dapat melupakannya.

Untuk diving, Taman Laut Taman Nasional juga merupakan salah menyelam 10 tempat di dunia yang paling populer.

Ada 20 poin dimana menyelam (dive spot) dengan kedalaman bervariasi hingga 1.344 meter di wilayah taman laut ini. Dari 20 poin menyelam, 12 poin di antaranya di sekitar Pulau Bunaken dan paling sering dikunjungi oleh penyelam dan wisatawan.

Marine fenomena alam yang ada di TN Bunaken adalah unik dan hampir pasti tidak akan ditemukan di taman laut lainnya. Taman laut ini juga telah memiliki keunikkan sebuah dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas atau disebut tembok besar air atau dinding gantung. dinding Rock adalah juga sumber mana makanan bagi ikan di perairan sekitar Pulau Bunaken.

Akses ke Taman Laut Nasional Bunaken

Untuk dapat mengunjungi taman ini, pengunjung juga dapat menggunakan perahu motor sewaan berangkat dari pantai di kota teluk Manado terhadap taman laut.

Fasilitas Tersedia

Sekitar lokasi hotel yang tersedia, resort, homestay, kolam renang, restoran, kantor pos, menara, gerbang, speed boat.

Ada juga peralatan menyelam sewa bersama dengan instruktur.

Ketika Terbaik Untuk Kunjungi Taman Nasional Bunaken

Musim terbaik untuk dapat mengunjungi Taman Laut Taman Nasional Mei.-Agust.

Yang Dibawa Persediaan Wajib

Dalam kondisi tertentu diperlukan untuk dapat melindungi diri dari angin laut, perlu untuk membawa baju hangat atau jaket, tutup kepala, syal untuk penghangat leher.

Harus Perhatian

Ada baiknya ketika mereka mengunjungi Taman Laut Taman Nasional dalam kondisi kesehatan keadaan prima.
 

Rasanya, semua telinga akrab dengan dalil ini. Sebab dia sering diucapkan dalam pembuka nasehat, sebagai kalimat pujian. Bahkan para pemula yang ingin belajar nasehat, tentu menghafal mati dalil ini.

Rasanya, semua telinga akrab dengan dalil ini. Sebab dia sering diucapkan dalam pembuka nasehat, sebagai kalimat pujian. Bahkan para pemula yang ingin belajar nasehat, tentu menghafal mati dalil ini. Memang keren dalilnya. Paten redaksionalnya. Dan juga sering diulas para penyampai, jika menerangkan bab pengamalan. Karena memang begitulah adanya. Bagi pemerhati keriuh-rendahan beramal, tentu tidak akan melewatkan dalil – dalil ini.


Di dalam KitabNya Allah berfirman; Dan diserukan kepada mereka: “Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.” (QS. Al-A’raf [7] : 43). Ayat semisal terdapat juga dalam QS. Az-Zukhruf [43] : 72)
“Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu amalkan”. (QS. An-Nahl [16] : 32)
“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Al-‘An’am 132)
Dalil – dalil di atas, jelas menunjukkan pentingnya beramal dalam ibadah. Sebab dengannya orang bisa memperoleh tinggi – rendahnya derajat di surga. Oleh karena itu, tak salah orang memperbanyak amal untuk kehidupan di sana kelak. Yang perlu diingat adalah serentetan dalil – dalil di bawah ini. Bukan menakut-nakuti. Demikian banyaknya setidaknya membuat kita berjaga – jaga. Kadang malah bisa membuat kontra produktif, jika tidak arif dan bijaksana dalam memahaminya. Sebab kelihatan saling bertentangan antara satu dan lainnya. Jangankan orang macam saya, dulu para sahabat pun dibuat bingung karenanya.
Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga.” “Engkau juga tidak wahai Rasulullah?”, tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, “Aku pun tidak. Kecuali jika Allah menyelimuti pada (amalan)ku dengan kefadholan dan rahmat.” (Rowahu Bukhary – Jilid 1)
Shahih al-Bukhari kitab ar-riqaq bab al-qashd wal-mudawamah ‘alal-’amal no. 6463, 6464, 6467, juga menyebutkan walau dengan redaksi yang agak berbeda.
“Amal tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di antara kalian.” Mereka bertanya: “Tidak pula Engkau wahai Rasulullah SAW?” Beliau menjawab: “Ya, saya pun tidak, kecuali Allah menganugerahkan rahmat kepadaku. Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai.”
“Tepatlah kalian, mendekatlah, dan ketahuilah bahwasanya amal tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling sering diamalkan walaupun sedikit.”
“Tepatlah kalian, mendekatlah, dan bergembiralah, karena sesungguhnya amal tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga.” Para shahabat bertanya: “Termasuk juga anda wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, termasuk juga saya, kecuali jika Allah menganugerahkan ampunan dan rahmat kepadaku.”
Saddidu, asal katanya sadad; ketepatan, sesuatu yang tepat. Maknanya menurut Ibn Hajar, shawab; benar. Artinya, beramallah dengan tepat, benar, mengikuti sunnah dan penuh keikhlasan.
Qaribu yang bermakna ‘mendekatlah’ maknanya ada dua; pertama, jangan menjauhi amal seluruhnya ketika tidak mampu, dan kedua, jangan berlebihan dalam beramal sehingga merasa kelelahan dan bosan. Itu berarti ambillah pertengahan dalam beramal. Ketika malas tiba, bertahan dengan tidak meninggalkan amal seluruhnya, beramallah sedekat- dekatnya, tidak mampu 100% (sadad) beramallah 90% (qarib), dan ketika semangat tiba, beramal dengan tidak berlebihan karena akan menyebabkan kelelahan dan kejenuhan.
Ughdu artinya berpergianlah di waktu pagi, ruhu artinya berpergianlah di waktu sore, dan ad-duljah artinya berpergian di waktu malam. Kata ad-duljah disertai dengan kata syai` (syai` minad-duljah; sedikit/sesaat di waktu malam) karena memang berpergian di waktu malam cukup sulit. Menurut Ibn Hajar, ini seolah-olah isyarat agar shaum di sepanjang hari dari sejak pagi sampai sore, dan shalat tahajjud di sebagian malam. Walaupun, menurutnya, bisa juga diperluas untuk ibadah-ibadah lainnya. Ibadah dalam hal ini diibaratkan dengan berpergian/perjalanan karena memang seorang ‘abid (yang beribadah) itu ibarat seseorang yang sedang berpergian dan menempuh perjalanan menuju surga.
Al-qashda maknanya pertengahan. Dijelaskan dalam riwayat lain sebagai amal yang rutin dikerjakan (dawam) walaupun sedikit-sedikit.
Taghammada diambil dari kata ghimd yang berarti sarung pedang. Taghammada berarti menyarungkan, atau dengan kata lain menutup (satr). Jika dilekatkan dengan kata rahmat dan ampunan, berarti menganugerahkan sepenuhnya (semua penjelasan dalam syarah mufradat ini disadur dari Fath al-Bari kitab ar-riqaq bab al-qashd wal-mudawamah ‘alal-’amal).
Sementara itu, Shahih Muslim kitab shifat al-qiyamah wal-jannah wan-nar bab lan yadkhula ahadun al-jannah bi ‘amalihi no. 7289-7302, tidak hanya disebut tidak akan masuk surga saja, melainkan ditegaskan juga tidak akan selamat dari neraka.
“Amal tidak akan memasukkan seseorang di antara kalian ke surga dan tidak pula menyelamatkannya dari neraka. Demikian juga saya, kecuali dengan rahmat Allah SWT”.
Dulu, pertama kali mendengar hadits ini, saya kaget. Kok begitu ya? Alhamdulillah Allah paring kefahaman. Salah satunya lewat cerita sederhana kisah ahli ibadah dari Bani Israil. Diceritakan ada seorang hamba yang tekun dan rajin beribadah selama 500 tahun. Dia hidup menyendiri di sebuah gunung, tak pernah berbuat dosa sedikitpun. Hari – harinya diisi ibadah dan ibadah, tak lain. Dan kala meninggalnya pun dalam keadaan sedang bersujud. Akhirnya di hari Qiyamat Allah membangkitkan dia dan memasukkannya ke surga. Allah berfirman; “Dengan rahmatku, masuklah kamu ke surge.” Mendengar perkataan tersebut si hamba protes. “Ya Allah, bukankah karena amalanku?”
Allah menjawab; “Karena rohmatku.”
Hamba; “Tidak. Ini semua karena amalanku selama 500 tahun.”
Allah menjawab; “Baiklah. Sekarang akan saya buktikan.” Kemudian Allah memperlihatkan timbangan amal si hamba. Semua amalan si hamba ditempatkan di sisi timbangan dan nikmat – nikmat Allah di sisi satunya lagi. Hasilnya, amalan hamba selama 500 tahun itu tak menggeser sedikit pun nikmat dan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Akhirnya, si hamba sadar dan memahami bahwa sebab masuknya dia ke surga adalah karena rohmat Allah.
Cerita ini semakin meneguhkan nasehat klasik bahwa sebenarnya kita beribadah ini cuma modal dengkul. Semuanya atas peparing Allah. Jadi gak boleh sombong –membanggakan amal - dan gak boleh bengong - tidak dilandasi niat karena Allah.
Selanjutnya saya memetik beberapa nash terkait akan situasi ini. Yaitu adanya lipatan amalan yang diberikan Allah kepada setiap amal baik hambaNya. Sedangkan untuk amal jelek, Allah tidak menulis kecuali seperti apa adanya. Walhasanatu biasyri amtsaliha – dan satu kebaikan itu dengan sepuluh semisalnya. Atau seperti yang tersebut di dalam surat Albaqoroh laksana sebiji padi yang menumbuhkan tujuh tangkai dan setiap tangkai berbuah 100 bulir padi alias 700 kali lipatan. Atau dalam atsar – atsar puasa, dimana disebutkan bahwa pahala amal anak adam itu dilipatkan ila masyaa Allah. Inilah pemahaman lebih lanjut arti  redaksi Kecuali jika Allah menyelimuti pada (amalan)ku dengan kefadholan dan rahmat. Ada lipatan sebagai bentuk kefadhalan Allah dan nikmat dan anugerah Allah – sebagai rahmat, sehingga kita bisa beramal meraih surga setinggi – tingginya. Maka, tak heran ketika kita masuk - keluar masjid pun dituntun dengan doa untuk mengingatkan akan rahmat dan fadhilah Allah ini dalam setiap jengkal langkah kita dalam beramal.
Nah, satu lagi yang “membanggakan” adalah hadits - hadits tersebut di atas memang jarang dikumandangkan. Hanya sesaat – sesaat saja dan oleh orang – orang tertentu saja. Namun, barangkali ketemu, semoga sedikit tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya. Tak lebih.

 

Oleh: Faizunal Abdillah

Sumber:Al'Quran & Al'Hadist/LDII

Editor:Liwon Maulana (galipat)

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Artikel lainnya »