Agen Umroh 2015 di Kutai Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Umroh 2015 di Kutai Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Agen Umroh 2015 di Kutai

Bekasi, Saco-Indonesia.com Dengan adanya Badan Kerja Sama Antarprovinsi dinilai belum efektif.

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Dengan adanya Badan Kerja Sama Antarprovinsi dinilai belum efektif. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dan sekitarnya, seperti banjir dan kemacetan. Kenyataannya, belum ada hasil signifikan setelah selama lebih dari tiga dekade terbentuk.

Badan Kerja Sama Antarprovinsi (BKSP) terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembaga ini diketuai gubernur secara bergiliran dan dijalankan kepala sekretariat eselon II-B. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, mereka yang duduk dalam BKSP seharusnya memiliki kewenangan lebih.

”Selama ini, mereka yang duduk di sana merasa menjadi orang buangan. Saya pikir lebih efektif jika persoalan antarwilayah diselesaikan dengan membentuk panitia sementara yang dikoordinasi Menteri Pekerjaan Umum,” kata Basuki, Rabu (15/1), di Jakarta.

Dia mengusulkan agar badan seperti ini ditiadakan saja. Sebab, selain memboroskan anggaran, badan ini juga tidak efektif menyelesaikan persoalan besar Jakarta dan sekitarnya. Pada perjalanannya, BKSP juga tidak mampu menjawab persoalan sektoral di setiap wilayah. Buktinya, pemerintah daerah yang tergabung dalam lembaga itu belum satu visi, terutama dalam penanganan banjir.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan, kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum langsung dan daerah tertentu, seperti DKI, cukup membuahkan hasil. Kerja sama seperti pembagian tugas dalam normalisasi sungai, pihaknya menjalankan proyek fisik dan DKI membebaskan lahan, berjalan cukup lancar.

DKI juga dianggap proaktif menjalankan tugasnya, seperti perbaikan situ/waduk. Akan tetapi, nasib situ/waduk di daerah lain hingga kini masih mengenaskan. Masalah ini menjadi perhatian Hasan meskipun ia susah berbuat banyak karena revitalisasi situ/waduk berada di tangan pemerintah daerah.

”Namun akan tetap kami upayakan agar situ/waduk di sekitar Jakarta tetap berjalan baik revitalisasinya,” kata Hasan.

Ultimatum warga bantaran

Terkait tersendatnya normalisasi kali, Basuki memberi ultimatum kepada warga yang tinggal di bantaran sungai. Setelah satu tahun ke depan, warga harus bersedia meninggalkan tempat tinggalnya. Sejalan dengan itu, Pemprov DKI mempercepat pembangunan rumah susun sewa di sejumlah wilayah.

”Ini tahun terakhir. Mohon maaf kepada orang yang tinggal di pinggiran sungai, saya pasti gusur Anda. Kami selama ini menahan karena tidak ingin dianggap melanggar HAM (hak asasi manusia). Nanti kami lakukan relokasi, silakan jika masih dianggap melanggar HAM,” kata Basuki.

Untuk mengurangi dampak banjir, Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat mulai normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Namun, program ini terkendala pembebasan lahan. Warga yang tinggal di bantaran kali tidak bersedia pindah dengan alasan yang beragam.

Sampai akhir 2013, pembebasan lahan di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, belum berjalan lancar. Pembebasan lahan baru bisa dilakukan di empat dari sembilan kelurahan. Di empat kelurahan tersebut terdapat sembilan bidang tanah seluas 24.969 meter persegi yang sudah dibebaskan. Nilai tanah yang dibebaskan itu Rp 42,821 miliar.

Lahan yang belum dibebaskan di Kali Pesanggrahan sepanjang 28 kilometer. Adapun pembebasan lahan di Kali Angke dan Sunter masih tahap pematokan lahan dan negosiasi harga.

Jalin kerja sama

Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang berinisiatif melakukan kerja sama dalam antisipasi, menanggulangi, dan merencanakan desain daerah bebas banjir. Langkah itu diambil mengingat kerja sama Jabodetabek hingga saat ini belum ada realisasinya.

”Kerja sama ini baru terjalin antara Kabupaten dan Kota Tangerang. Sejauh ini kerja sama dengan Tangerang Selatan belum dijajaki. Ke depannya, kami akan menjajaki kerja sama dengan Tangerang Selatan dan Pemprov Banten,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Rabu.

Sementara itu, meskipun telah dilarang berjualan di tepi dinding Kanal Barat, sejumlah pedagang tetap nekat memasang tenda. Ratna Kumala (37), warga RT 014 RW 004, Petamburan, Jakarta Pusat, misalnya, Rabu, mendirikan tenda. Saminem, warga RT 001 RW 007, Kelurahan Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat, berharap ia dibolehkan lagi membuka warung nasi di tepi dinding Kanal Barat.

Sumber : kompas.com

Editor : Maulana Lee

Portal Lowongan Kerja Indonesia. Update Informasi Lowongan Kerja Terbaru Januari 2014 di BUMA GROUP sebagai Acc

Portal Lowongan Kerja Indonesia. Update Informasi Lowongan Kerja Terbaru Januari 2014 di BUMA GROUP sebagai Accounting Manager. Perusahaan tersebut sedang membutuhkan tenaga kerja profesional untuk menempati kursi kekosongan. Bagi anda yang berminat untuk menempati kekosongan tersebut, silahkan baca persyaratan pendaftaran dan simak artikel selengkapnya di bawah ini :
 
Profil Perusahaan : We are looking for highly motivated candidates to fill the following.
 
Alamat : Jakarta
 
Lokasi Kerja : Papua
Posisi Pekerjaan : Accounting Manager
 
Requirements:
 
  • Candidate must have at least Bachelor Degree in Accounting from reputable university and (preferably) holding Tax Brevet A/B.
  • Highly analytical and possess a comprehensive knowledge in Accounting, Finance and Tax Management.
  • Has minimum 5 years of experience in related fields, minimum 3 years in managerial level.
  • Have good knowledge and familiar with Budgeting, Treasury, Cost Control, Account Payable, Account Receiveable and Purchasing.
  • Accurate in numbers, honest, presistent, hard worker, and able to work independently as well as a team.
  • High intregity and proferssional in all aspects of accounting practice.
  • Domicile in Jakarta and able to work in Papua.  
 
Kirimkan lamaran lengkap, disertai CV dan photo Anda ke :
Tgl. Penutupan : -
 
Tag Lowongan Kerja Terbaru Januari 2014 : Bekasi, Bogor, Karawang, Malang, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banyuasin, Batam, Baturaja, Bengkalis, Bengkulu, Blambangan Umpu, Bukittinggi, Gedong Tataan, Gunung Sitoli, Gunung Sugih, Gunung Tua, Indralaya, Jambi, Kalianda, Karang Baru, Karang Tinggi, Kayu Agung, Kisaran, Koba, Kota Agung, Kota Bumi, Kota Pinang, Kuala Tungkal, Kutacane, Lahat, Lhokseumawe, Limapuluh, Liwa, Manggar, Manna, Martapura, Medan, Menggala, Metro, Pagaralam, Pandan, Panguruan, Pariaman, Payakumbuh, Pekanbaru, Pematang Siantar, Prabumulih, Pringsewu, Sabang, Salak, Sawahlunto, Selat Panjang, Solok, Stabat, Subulussalam, Sukadana, Tebing Tinggi, Ambarawa, Anyer, Bandung, Bangil, Banjar, Banjarnegara, Bangkalan, Bantul, Banyumas, Banyuwangi, Batang, Batu, Bekasi, Blitar, Blora, Bogor, Bojonegoro, Bondowoso, Boyolali, Bumiayu, Brebes, Caruban, Cianjur, Ciamis, Cibinong, Cikampek, Cikarang, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Demak, Depok, Garut, Gresik, Indramayu, Jakarta, Jember, Jepara, Jombang, Kajen, Karanganyar, Kebumen, Kediri, Kendal, Kepanjen, Klaten, Kraksaan, Kudus, Kuningan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan, Majalengka, Malang, Mojokerto, Mojosari, Mungkid, Ngamprah, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pandeglang, Pare, Pati, Pasuruan, Pekalongan, Pelabuhan Ratu, Pemalang, Ponorogo, Probolinggo, Purbalingga, Purwakarta, Purwodadi, Purwokerto, Purworejo, Rangkasbitung, Rembang, Salatiga, Sampang, Semarang, Serang, Sidayu, Sidoarjo, Singaparna, Situbondo, Slawi, Sleman, Soreang, Sragen, Subang, Sukabumi, Sukoharjo, Sumber, Sumedang, Sumenep, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tangerang Selatan, Tegal, Temanggung, Tigaraksa, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Ungaran, Wates, Wlingi, Wonogiri, Wonosari, Wonosobo, Yogyakarta.
 
 
Demikianlah Informasi mengenai Lowongan Kerja Januari Terbaru 2014 di D3 / Jakarta / Lowongan Kerja / Papua / S1 / S2. Semoga artikel Lowongan Kerja Terbaru di PT. BUMA GROUP | Papua dapat bermanfaat untuk menggapai karir anda, dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Terima Kasih.


Baca Portal Lowongan Kerja Indonesia Terbaru Lainnya :

LOWONGAN KERJA JANUARI TERBARU DI PT. SHIMANO BATAM | BATAM

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Artikel lainnya »