Agen Ibadah Umroh 2015 di Jakarta Barat Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Agen Ibadah Umroh 2015 di Jakarta Barat Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.

Agen Ibadah Umroh 2015 di Jakarta Barat

Kali ini kiata akan memberikan tips Jaket Kulit kesayangan kita supaya tidak kusut. Kalau kita punya Jaket Kulit sudah 1 tahunan

Kali ini kiata akan memberikan tips Jaket Kulit kesayangan kita supaya tidak kusut. Kalau kita punya Jaket Kulit sudah 1 tahunan, mungkin dibeberapa bagian jaket kulit suka kusut (mengkerut) . salah satu contoh seperti Jaket kulit motor, bagian yang sering kusut dan mengkerut adalah dibagian tangan , untuk jaket kulit yang biasa dipakai berkendaraan roda empat ( mobil ) bagian yang mengkerut biasanya dibagian belakang , ini dikarenakan kita sering duduk dibelakang kemudi dan jaket kulit kesayangan kita menempel dijok mobil .Sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau anda merawat jaket kulit kesayangan secara teratur, oleskan lotion/­pelembab biasa pada jaket anda secara teratur minimal 1 minggu sekali , kami yakin jaket anda akan lentur dan enak dipakai sama halnya kita merawat tubuh kita , bila kita rajin merawatnya tentunya akan kelihatan fresh dan kinclong.

Lalu bagaimana kalau Jaket Kulit sudah terlanjur mengkerut ? ….

Tips berikut adalah solusinya :
1. Oleskan Lotion pada permukaan Jaket Kulit (lebih sip bila memakai campuran pelembab dan anti jamur khusus jaket kulit) oleskan secukupnya .
2. Tempelkan kertas Hvs 2-3 lembar pada permukaan Jaket Kulit yang sudah diberi pelembab
3. Setrika permukaan Hvs yang menempel pada permukaan jaket lalu setrika dengan suhu secukupnya tergantung kerutan
4. Bila kerutannya parah dan susah, oleskan air pada permukaan jaket dan lapisi dengan kertas lalu setrika,
5. Ulangi beberapa kali sampai Jaket Kulit kembali seperti semula .

Ingat jangan setrika Jaket kulit langsung tanpa dilapisi ketas Hvs karena akan mengakibatkan kerusakan pada permukaan Jaket Kulit.

** Perhatian **
Simpan jaket kulit disuhu yg sejuk,Bila suhu terlalu panas akan
mengakibatkan permukaan Jaket Kulit jadi rusak .

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan S

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

Artikel lainnya »